Instrumen Hukum HAM

Piagam PBB

            Dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang, diantaranya dalam Pasal 1 (3):

”Untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan menggalakan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama …”

           Komitmen ini kemudian ditindak lanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrumen-instrumen hukum yang mengatur tentang HAM, salah satunya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)

            Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrumen HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak-hak yang terdapat dalam DUHAM merupakan realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam Piagam PBB, misalnya (yang terkait dengan penegakan hukum) Pasal 3, 5, 9, 10 dan 11. Pasal-pasal tersebut secara berturut-turut menetapkan hak untuk hidup; hak atas kebebasan dan keamanan diri; pelarangan penyiksaan-perlakuan-penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; pelarangan penangkapan sewenang-wenang; hak atas keadilan; hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah; serta pelarangan hukuman berlaku surut. Secara keseluruhan, DUHAM merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan pekerjaannya.

 

Review Pasal-Pasal DUHAM

            Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap individu semenjak mereka lahir.  HAM bersifat universal, hakiki, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, dan saling tergantung.  HAM juga telah ditemukan dari zaman dahulu.  Pada masa itu nilai-nilai hak asasi masih tersebar dan tidak memiliki nilai khusus, namun terkandung dalam nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat.  Dan saat ini masyarakat modern telah merumusan dan menentukan standar dari HAM secara Internasional.

           Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) di deklarasikan pada pertemuan negara-negara anggota PBB tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Perancis.  Deklarasi ini merupakan suatu buah dari kepedulian yang timbul di seluruh dunia setelah usainya Perang Dunia ke-2.  Saat itu seluruh dunia telah melihat dan merasakan dampak dari perang modern, dan di dalamnya juga ikut terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia.  Hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan HAM.  Pada saat perang masih berlangsung, pihak Sekutu menggunakan dasar Four Freedoms sebagai tujuan peperangan, yang menjadi dasar dari DUHAM.

           DUHAM memiliki 30 pasal, dinyatakan bahwa setiap manusia berhak atas kehidupan yang bebas dan merdeka dengan martabat yang sama (pasal 1) dan setiap manusia, tanpa terkecuali, berhak atas setiap hak dan kebebasan yang terdapat dalam deklarasi ini (pasal 2).  Setiap manusia juga berhak mendapat keselamatan  dan kebebasan atas kehidupannya (pasal 3), sehingga tidak seorang manusia boleh di perbudak (pasal 4) dan di siksa atau diperlakukan tidak manusiawi (pasal 5).

           DUHAM juga menjabarkan hak-hak seseorang dalam menghadapi isu-isu hukum dan peradilan.  Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan sebagai manusia pribadi di depan hukum (pasal 6), berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi (pasal 7), dan pemulihan yang efektif dari proses pengadilan (pasal 8).  Dilarang untuk menahan, menangkap, dan mengasingkan siapapun dengan sewanang-wenang.  Dan setiap orang juga mempunyai persamaan yang penuh atas peradilan yang dipastikan adil, terbuka, dan tidak semena-mena dipersalahkan (pasal 10&11).

           Dalam hal kehidupan bernegara dan sehari-hari, dikatakan bahwa mengganggu urusan pribadi dan mencemarkan nama baik merupakan hal yang dilarang (pasal 12).  Setiap manusia juga berhak berpindah di setiap negara, baik ke dalam maupun keluar (pasal 13), mendapatkan suaka di negeri lain (pasal 14), mendapatkan kewarganaegaraan (pasal 15), serta hak untuk menikah dan berkeluarga (pasal 16).  Setiap individu juga dapat memiliki harta dan berhak untuk tidak dirampas hartanya (pasal 17).  Dalam kehidupannya seseorang juga berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan agama (pasal 18), kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat (pasal 19&20), dan berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya (pasal 21).  Sebagai warga negara, setiap manusia juga berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi,sosial, dan budaya (pasal 22), kebebasan memilih pekerjaan, pengupahan yang adil, istirahat dan liburan (pasal 23,24). Setiap orang juga berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya (pasal 25), dan juga memperoleh pendidikan yang layak (pasal 26).

           DUHAM juga menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk ikut serta dalam kebudayaan suatu masyarakat dengan bebas (pasal 27), berhak untuk ikut berpartisipasi dalam tatanan sosial dan internasional (pasal 28), dan berhak atas hak dan kewajiban serta tunduk atas hukum demokratis dalam masyarakat tersebut (pasal 29).

           Pasal yang terakhir menegaskan tidak satupun dari pasal pada dekrasi ini yang dapat memberikan suatu negara, kelompok, atau individu, hak untuk terlibat dalam aktivitas atau melakukan tindakan yang bertujuan untuk merusak hak-hak kebebasan yang telah dituangkan dalam deklarasi ini.  Oleh karena ini deklarasi ini telah mencakup sebagian besar aspek yang berhubungan dengan kehidupan manusia.  Meskipun masih ada kekurangan didalamnya, seperti mengenai hukuman mati, namun DUHAM sudah merupakan pijakan yang baik untuk menciptakan dunia dan masyarakat yang sadar akan akan HAM.

Analisa DUHAM tentang kebebasan beragama

            Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini telah membawa hak dasar universal yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Ia tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi, bahkan ia bersifat tetap pada diri seseorang dan lebih merupakan karena martabatnya sebagai manusia; dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap memiliki hak tersebut. Inilah keuniversalitasan HAM.

            Dalam perjalanannya, universalitas HAM yang konseptualisasi dan deklarasinya bermula dari Barat ini, mengalami perkembangan yang dirasakan perlu adanya analisa dan evaluasi ulang secara lebih komprehensif. Pasalnya, dominasi Barat dalam membenihkan HAM dan konsep-konsep pendekatan atas isu-isu yang berkaitan terhadap non-Barat menuai banyak kritik dan pertanyaan. Terlebih, kasus-kasus pelanggaran berat terhadap HAM yang menimpa umat manusia pada saat ini, kerap terjadi di negara-negara Barat. Dampak lain yang paling kurang dirasakan sesuai dari HAM universal ini ialah adanya pasal yang menyinggung tentang kebebasan beragama yang didalamnya termuat kebebasan untuk berganti agama. Ini tentu saja sangat problematik apabila ditinjau dari kacamata agama. Karena dewasa ini, pasal tersebut dijadikan alat legitimasi bagi banyak orang yang berapostasi dari agamanya, disamping juga karena setiap pemeluk suatu agama, tidak diperkenankan berganti agama menurut agamanya masing-masing sesuai yang ia kehendaki tanpa adanya faktor-faktor dan alasan tertentu yang mendukungnya. Inilah alasan mengapa tinjuan ulang terhadap DUHAM mutlak diperlukan.

           Hal tersebut diatas mengindikasikan adanya misinterpretasi dan misaplikasi dalam poin kebebasan DUHAM. Namun ini dapat dimaklumi karena bahwa kebebasan dalam HAM dipahami setelah adanya hegemoni Barat, yang bersentral pada kemanusiaan (Humanisme). Konsekuensi logis yang timbul darinya adalah, adanya anggapan bahwa seakan prinsip humanisme lebih relevan daripada agama. Ini menyiratkan pertanyaan yang cukup mendasar tentangnya; adakah batasan-batasan kebebasan dalam DUHAM, dan apakah itu?. Sedangkan Islam, kebebasan hakiki dalam beragama ialah melepaskan diri dari penghambaan terhadap apapun atau siapapun, menuju penghambaan kepada Allah SWT karena Dialah satu-satunya Zat yang berhak dan pantas disembah, selain tentunya ada hal lain yang dapat dipahami darinya dengan batasan-batasan tertentu. Disamping  itu mengingat bahwa secara filosofis, pemikiran HAM Universal yang diprakarsai oleh pandangan sekuler Barat ini, tidak dapat dipertahankan dan memang problematik jika dihadapkan dengan persoalan lintas agama yang berada pada tiap-tiap bangsa. Dari itulah maka perlu adanya elaborasi pada pengertian kebebasan dan kebebasan beragama dalam DUHAM. (Inun Miftahul)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: