Sejarah Mahkamah Konstitusi

Sejarah Mahkamah Konstitusi Austria

Puncak perkembangan Konstitusi Austria dimulai dari gerakan revolusiuner yang berlangsung pada tahun 1848. Fakta empiris mengasumsikan bahwa udara kebebasan berpolitik yang sesungguhnya baru dapat dihirup setelah melewati dasawarsa 1867. Pada saat itu sistem demokrasi parlementer terbentuk melalui kerjasama antar negara-negara bagian disatu sisi, dengan perwakilan demokratis disisi lainnya. Akan tetapi, seperti dikatakan 1848 telah terjadi peristiwa pemberontakan yang menimbulkan banyak korban. Peristiwa itu adalah tonggak sejarah penting atas perubahan sistem konstitusional, badan penyusun konstitusi ini berada dibawah kendali Perdana Menteri Pillersdorf. Ia memperoleh mandat langsung dari sang Kaisar untuk menyusun desaian Konstitusi baru. Berdasarkan Konstitusi 1848 Austria itu terbentuklah pemerintah monarki konstitusional. Sistem monarki konstitusional dilengkapi dengan kewenangan legislatif yang dimiliki oleh Kaisar dan Reichstag. Akan tetapi, sangat disayangkan Kaisar ketika itu masih memiliki hak veto. Secara struktural Reichstag adalah parlemen bikameral terdiri dari senate yang komposisinya ditentukan oleh kaisar sendiri, disamping keanggotaan House of Representative (Abgordnetenkammer) yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pada 1848, Reich Constitution dibentuk menggantikan konstitusi 1848, konstitusi tersebut diproklamirkan oleh Kaisar Franz Josef I dan pemerintahan Schwarzenberg. Sejarah mencatat konstitusi 1848 adalah produk yang ditentukan secara kolektif oleh Dewan Kementrian Austria dan partisipasi subtansial Menteri Dalam Negeri Fransz Sereph von Stadion maupun Menteri Kehakiman Alexander Bech. Sejarah membuktikan bahwa Konstitusi Reich didesain untuk menempatkan Austria kedalam konfigurasi hubungan yang bersifat federalistis. Kehadiran Konstitusi ini berimplikasi langsung kepada nilai-nilai kebebasan yang berputar pada bingkai prinsip-prinsip kesetaraan.

Ilusi akan harmonisasi hidup bernegara ternyata tidak dapat sekedar pasca eksperimentasi konstitusional berhasil membentuk konstitusi Silvesterpatent. Konstitusi ini tetap menggunakan landasan operasional yang mengakomodasi prinsip-prinsip terpimpin dan didikte langsung oleh raja. Akibatnya, kewenangan Lander dan Gemeiden secara gradual mengalami pelucutan. Dengan demikian, organ yang semula merefleksikan eksistensi kedaulatan rakyat menderita degradasi kekuasaan hingga ke tingkat administratif.

Pada februari 1848, di Paris terjadi suatu peristiwa pemberontakan terhadap pemerintah kerajaan. Kondisi ini melahirkan revolusi di mana-mana yang berlangsung diseluruh daratan Eropa. Dalam kronologis sejarah bangsa-bangsa Eropa, revolusi itu merefleksikan dua fenomena. Pertama, Revolusi Prancis telah menyulut berkobarnya revolusi Austria yang berlangsung pada Maret 1848. Namun, situasi ini sekaligus mengubah peta kekuasaan dinegara tersebut. Kedua, gerakan revolusioner ini ternyata membentuk elemen-elemen demokratik dan kebebasan hak-hak sipil. Perubahan itu mengidealkan partisipasi langsung rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah (government by the people).

Tidak lama setelah itu, konstitusi 1867 (Dezemberverfassung) dilakukan secara pararel atas kekaisaran Austria dan Hungaria. Akibatnya, lahirlah kekaisaran Austro-Hungarian. Sistem kekaisaran itu mengilustrasikan model kerajaan konstitusional ganda (constitutionaldual monarcy). Dalam dasawarsa ini Konstitusi 1867 memuat hak asasi manusia. Akan tetapi, konstitusi tersebut bukan naskah  yang bersifat tunggal, melainkan kombinasi elemen-elemen seperti terdapat dalam naskah konstitusi lama, dengan yang terdapat berikutnya. Pada saat yang bersamaan lima Undang-Undang Dasar negara bagian (Staatsgrundgesetz) ditetapkan masing-masing negara bagian itu.

Sepanjang periode ini keberadaan Konstitusi 1867 menciptakan ekspektasi atas sistem kenegaraan yang lebih demokratis. Suatu hal yang berbeda jika dibandingkan dengan demokrasi perwakilan, hak-hak umum masyarakat , dan sistem penggendalian konstitusional memberi corak bagi roda pemerintahan saat itu. Dengan diberlakukannya konstitusi Reich, doktrin kekuasaan kehakiman yang mandiri telah tampak melalui pelaksanaan uji administratif oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Verwaltungsgerichtshof). Pengadilan ini dapat mengendalikan seluruh kebijakan administratif. Institusi tidak lain adalah Pengadilan Tata Usaha Negara itu dibentuk pada 1867. Akan tetapi, Verwaltungs-gerichtshof secara konkret baru dapat menyelenggarakan kewenangannya pada 1867, konstitusi diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yuridiksional antar masing-masing kementrian negara bagian. Lembaga ini disebut Staatgerichsthof.2

Perkembangan yang terjadi dalam perang Dunia I dan Perang Dunia II dapat dikatakan sebagai periode Austria (the Austrian period). Karena, pada masa itu, peranan para ahli hukum di Austria sangat menonjol, dan Republik Austria sendiri memprakarsai berdirinya institusi baru sebagai pelaku tunggal kegiatan ‘constitutional review’. Adalah Profesor Hans Kelsen, guru besar kenamaan dari Universitas Wina (Vienna), yang mengusulkan dibentuknya satu lembaga yang diberi nama ‘Verfassungsgerichtshoft’ atau Mahkamah Agung (Constitutional Court) yang tersendiri di luar Mahkamah Agung.

3 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Konstitusi di Berbagai Negara, KON Press, Jakarta, 2005, hal. 103-104

Sejarah konstitusi diaustralia mulai ada pada tahun 1919 yang dipelopori oleh tokoh Hans Kelsen yang mana pada saat itu Hans dipercaya untuk menyusun konstitusi Republik austalia yang baru. Mahkamah Konstitusi Australia didirikan pada tahun 1920 atas jasa Hans kelsen. Karena itu, Mahkamah Konstitusi Austria ini biasa disebut. Karena itu, mahkamah konstitusi di australia biasa disebut ‘the Kelsenian Court’, dan menurut Alec Stone, merupakan prototipe model pengujian konstitusianal dieropa sebagai konsepsi yang sama sekali bertolak belakang dari model yang dikembangkan di Amerika Serikat. Mahkamah Konstitusi Austria inilah yang disebut sebagai mahkamah konstitusi pertama di dunia, didesaian oleh Hans Kelsen. Sebagai lembaga peradilan khusus untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi (the supreme law of the land) dapat ditegakkan dalam praktek.

Dalam usahanya tersebut tersebut Kelsen memetrikan betapa pentingnya peran mahkamah konstitusi yang mempunyai kewenangan memutuskan sengketa konstitusional. Dengan itu Kelsen memunculkan dirinya sebagai “Bapak Mahkamah Konstitusi” ditahun 1921 Kelsen diangkat sebagai anggota dari Mahkamah Konstitusi Austria. Hans Kelsen sedemikian berperan dalam mahkamah yang dibidanginya tersebut.banyak sengketa konstitusional yang ditanganinya dan pendapatnya sangat mewarnai keputusan Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 1930 kelsen diberhentikan dari mahkamah konstitusi dengan alasan politik. Kasus yang memicu dipecatnya kelsen dari Mahkamah Konstitusi Austria adalah perkawinannya kembali. Gereja katholik memang tidak mengizinkan adanya perkawinan yang kedua tanpa perceraian kematian. Walaupun demikian, pemerintah Austria sebenarnya telah mengizinkan adanya perkawinan tersebut bagi warganya. Tetapi kedudukan kelsen menjadi sasaran empuk bagi banyak orang yang menjadi musuh politiknya. Kasus “perkawinan kembali” kelsen disidang pengadilan rendah menyatakan invalid dispensasi pernikahan yang didapat kelsen. Dipimpin oleh kelsen, kasus tersebut dibawa kehadapan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengganulir keputusan pengadilan rendah. Namun demikian, akhirnya keputusan berbalik mengalahkan Kelsen. Akhirnya Kelsen kehilangan jabatan di Mahkamah Konstitusi.

Semenjak peristiwa itu serangan terhadap kelsen datang silih berganti. Karena itu, ia pindah ke Koln, Jerman. Disana ia mengajar hukum internasional, secara khusus ia mengajar hukum internasional positif. Pada fase ini kelsen memfokuskan pemikirannya pada hubungan antara hukum negara dengan hukum internasional. Dalam tataran yang lebih jauh ia merefreleksikan konsep kedaulatan. Akhirnya pengalamannaya di Koln menjadi dasar yang kokoh bagi pengalaman internasionalnya ketika ia harus mengajar di Jenewa, Praha, dan Amerika Serikat.

Mahkamah ini diberikan kewenangan yang eksekusif untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, meskipun untuk tahap-tahap awal hanya yang bersifat preventif, mengikuti pandangan-pandangan teorikus hukum Austria yang sangat berwibawa, yaitu Adolf Merkl dan Hans Kelsen. Mahkamah Konstitusi Austria inilah yang dapat dipandang sebagai Mahkamah Konstitusi pertama yang dibentuk didunia. Karena sebelum ini, memang belum ada lembaga bernama Mahkamah Konstitusi ataupun organ-organ kenegaraan yang secara khusus dibentuk untuk maksud menjalankan fungsi mengawal atau melindungi Undang-Undang Dasar agar sungguh-sungguh dilaksanakan dalam praktek kegiatan bernegara.

Mengikuti jejak dan contoh yang diprakarsai oleh Austria ini (Austria Model), beberapa negara pada kurun waktu sebelum terjadinya Perang Dunia II, juga mengadopsikan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan fungsi pengujian konstitusionalitas (contitutional review). Negara-negara yang mengikuti pola atau model Austria ini antara lain adalah Cekoslavia (1920), Lieehtein (Staatsgerichtshof, 1925), Yunani (1927), Mesir (1941), Spanyol (1931) dan Irlandia (1937).4

Sayangnya, kecenderungan yang semakin luas untuk mengadopsi dan mempraktekkan sistem pengujian konstitusionalitas (constitutional review) tersebut agak tersendat atau terhenti sama sekali karena terjadinya Perang Dunia II yang banyak menyita perhatian, pemikiran, daya, dana, dan bahkan nyawa diseluruh dunia. Dibeberapa negara yang sudah mendirikan Mahkamah Konstitusi sendiri pun sebagai akibat perang tersebut terpaksa menghentikan kegiatannya atau tidak dapat aktif lagi sebagaimana mestinya.

Sistem pengujian konstitusional ini muncul dan berkembang dilingkungan negara-negara federal, dimana mekanisme ‘constitutional review’ dianggap penting untuk mengontrol parlemen federal dalam hubungannya dengan negara-negara bagian. Hal ini timbul karena alasan historis adanya pengalaman buruk dan menakutkan akibat perang dan fasisme dimasa lalu (Perang Dunia) melahirkan kesadaran baru mengenai pentingnya mekanisme ‘constitutional review’ dalam rangka penerapan gagasan demokrasi.

Disamping alsan historis itu, ada pula alasan-alasan yang bersifat kelembagaan dan politik bahwa ‘constitutional review’harus pula mewakili kepentingan untuk melindungi konstitusi vis-a-vis terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Pada perkembangan tahap akhirnya ialah menyediakan cara dan pemerintah sungguh-sungguh menaati konstitusi sebagi hukum tertinggi.

Oleh sebab itulah, maka sesudah berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara yang menerima kemudian mempraktekkan ide pengujian konstitusional dalam sistem ketatanegaraannya. Apalagi dinegara-negara yang telah mempraktekkan ini lebih dulu adalah Amerika Serikat muncul pula kasus-kasus baru yang menarik dan juga menyangkut penerapan mekanisme ‘constitutional review’ ini, disamping kasus Marbury versus Madison (1803) yang terus menerus mengundang diskusi dikalangan para ahli hukum.

Minsalnya, dalam kasus Flercher versus Peck tahun 1810, john Marshall dan kawan-kawan kembali menentukan dalam putusannya bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan bahwa undang-undang yang ditetapkan oleh negara bagian bertentangan dengan undang-undang dasar (a state statute unconstitutional). Bahkan pada tahun 1821 dalam kasus Cohens versus Virginia, Chief Justice John Marshall dan kawan-kawan kembali melakukan pengujian konstitusional dengan menentukan bahwa Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pengadilan negara bagian jika hal itu melanggar Undang-Undang Dasar Federal. Semua kasus ini, dimulai dengan kasus Marbury versus Madison biasa disebut sebagai pasal-pasal supremasi konstitusi (the Supremacy Clause of the Constitution).

 Pelaksanaan Konstitusi Austria

Susunan organisasinya terdiri dari atas 1 orang Ketua (Presiden) dan 1 orang Wakil Ketua, 12 orang anggota (Mitglieder), dan 6 orang Anggota Pengganti (Erzats-mitglieder). Semua anggota menyandang gelar sarjana hukum dengan minimum pengalaman dibidang profesi hukum (profesional legal experience) sekurang-kurangnya 10 tahun. Yang dipilih menjadi anggotanya ditentukan 3 (tiga) orang di antaranya, dan demikian pula 2 (dua) orang dari anggota pengganti harus berdomisili di luar Wina (Vienna).

Dalam menangani perkara, selalu ada hakim yang ditetapkan menjadi “permanent reporters” (standige referenten) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Untuk 1 (satu) perkara, ditunjuk 1 (satu) orang raporteur yang dipilih dari antara hakim-hakim yang telah diangkat menjadi “permanent reporters”.setelah 3 (tiga) tahun bekerja, mereka dapat diangkat lagi. Dalam praktek di Austria, peranan hakim reporteur ini sangat penting. Mereka inilah yang bekerja secara full-time di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, setiap hakim pelapor (reporting judge) didampingi dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf kepaniteraan (Schriftfuhrer) atau yang dalam sistem kita biasa disebut “panitera pengganti”. “Schriftfuhrer” inilah yang membantu hakim raporteur (reporting judge) mengelola bahan-bahan yang diperlukan, menyusun pertimbangan hukum, dan merancang putusan akhir atas perkara yang bersangkutan.

Para hakim diangkat dengan keputusan Presiden Federal atas usul atau pencalonan yang diajukan oleh tiga lembaga, Pemerintah Federal (eksekutif) berhak mengusulkan calon Ketua dan Wakil Ketua, 6 (enam) anggota dan 3(tiga) anggota pengganti, Dewan Nasional (Nationalrat) berhak mencalonkan 3 orang dan 2 orang sebagai pengganti, Dewan Federal (Bundesrat) berhak mencalonkan 3 orang dan 2 orang sebagai pengganti. Dalam menjalankankan wewenangnya Mahkamah Konstitusi Austria memiliki 9 macam kewenangan yaitu sbb:

1. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang

Kewenangan untuk menguji konstitusional undang-undang tercatat sebagai kewenangan yang paling pokok dan paling banyak jumlah kasusnya di Mahkamah Konstitusi Austria. Yang diuji adalah norma umum dan abstrak (general and abstract norms) yang terkandung, baik dalam bentuk Undang-Undang Federal (federal statutes) atau konstitusi negara bagian (Gesezt).

Persyaratan untuk mengajukan ‘individual request’ untuk pengujian konstitusional ini cukup ketat. Minsalnya, dipersyaratkan adanya gangguan aktual yang sangat serius (Betroffenheitsdichte) terhadap hak-hak seseorang individu warga negara, sehingga terpenuhinya unsur-unsur sbb:

a. Kerugian aktual, yang tidak hanya bersifat potential

b. Gangguan yang bersifatlangsung, bukan tidak langsung

c. Dengan tingkat ‘seriousness’ yang tinngi

d. Upaya untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian itu sudah benar-benar final (exhausted) dan tidak tersedia lagi upaya hukum lain (Umwegsunzumutbarkeit).

Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan atau menyatakan seluruh ataiu sebagaian dari undang-undang yang terkait tidak mengikat untuk umum. Undang-Undang bersangkutan dinyatakan tidak mengikat lagi sejak saat diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam (i) lembaran negara Federal (Bundesgezette atau Federal Law Gazette), atau (ii) Lembar Lander (negara bagian) atau seri penerbitan resmi di tiap-tiap negara bagian (Land Law Gazette). Salah satu ciri kewenangan Mahkamah Konstitusi Austria, organ ini dapat menunda akibat hukum dari suatu pembatalan hingga jangka waktu lebih dari 18 bulan.

2. Pengujian Legalitas Peraturan di bawah UU

Berdasarkan Article 139 B-VG, Mahkamah Kostitusi memiliki kewenangan untuk menguji lagalitas peraturan pemerintah yang masing-masing dikeluarkan oleh Pemerintahan Federal atau Negara Bagian (Lander). Akan tetapi, pengujian baru dapat dilakukan setelah Mahkamah menerima permohonan dari pengadilan. Namun demikian, secara ex-offio Mahkamah Konstitusi dapat menunda berlakunya suatu peraturan pemerintah. Permohonan dapat diajukan oleh Pemerintah Federal terhadap peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Bagian, dengan suatu dalil bahwa peraturan pemerintah tersebut telah bertentangan dengan hukum (Law).

3. Pengujian Perjanjian Internasional

Mahkamah Konstitusi Austria juga diberi kewenangan berdasarkan article 140 a UUD Austria untuk menguji legalitas (legality) atau konstitusionalitas (constitutionality) perjanjian internasional (staatsvertrage) sesuai dengan derajatnya dalam hirarki norma hukum. Ada perjanjian internasional yang diberlakukan menjadi hukum nasional setelah diratifikasi melalui undang-undang, dan ada pula yang cukup dengan keputusan pemerintah saja.

4. Perselisihan Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi Austria berwenang pula mengadili legalitas hasil pemilihan umum, prakarsa-prakarsa populer (popular initiatives) dan referendum yang diselenggarakan menurut Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menentukan perolehan atau hilangnya seorang anggota diperwakilan rakyat. Bahkan, Mahkamah Konstitusi dapat juga membatalkan suatu pemilihan umum apabila proses pelaksanaannya terbukti menyimpang atau bertentangan dengan hukum dan konstitusi serta terbukti pula bahwa penyimpangan tersebut memang mempengaruhi hasil perolehan suara dan perolehan kursi.

5. Peradilan Impeachment

Mahkamah Konstitusi dapat diminta untuk menjalankan tugas peradilan dalam rangka ‘impeachment’ terhadap pejabat negara tertingg, karena kelalaiannya memenuhi kewajiban hukum atau pelanggaran hukum yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya. Sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran ‘impeachment’ ini apabila terbukti adalah sanksi dari jabatan.

6. Kewenangan sebagai Peradilan Administrasi Khusus yang terkait dengan ‘constitutional complaint’ individu warga negara

Dalam keadaan tertentu, Mahkamah juga dapat berfungsi sebagai pengadilan administrasi negara yang bersifat khusus, yaitu untuk mengadili legalitas keputusan konkrit pejabat-pejabat pemerintah (administrative authorities) gugatan dari individu warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh kuputusan konkrit itu,hanya dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi apabila upaya hukum melalui proses peradilan administrasi negara telah di tempuh dan tidak tersedia lagi upaya hukum yang lain, kecuali ke Mahkamah Konstitusi..

7. Sengketa kewenangan dan pendapatan keuangan antar negara bagian dan antara negara bagian dengan Federal

Mahkamah Konstitusi Austria mempunyai kewenangan pula yang terkait dengan sengketa keuangan tertentu terhadap Federasi (Bundes), Negara Bagian (Lander), atau pemerintah lokal (Gemeinden) yang tidak tunduk kepada yuridiksi pengadilan biasa ataupun pengadilan tata usaha negara.

8. Sengketa kewenangan antar lembaga negara

Mahkamah Konstitusi Austria juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan persengketaan antar lembaga negara yang berkenaan dengan isu konstitusional. Sengketa itudapat terjadi antara pengadilan dengan pemerintah, antara pengadilan biasa dengan pengadilan tata usaha negara (administrasi negara) atau “Bundes-verwaltungsgerichtshof”, atau bahkan Mahkamah Konstitusi itu sendiri (Bundes-verwaltungsgerichtshof). Sengketa kewenangan juga dapat terjadi antara negara bagian (Lander) dengan negara bagian (Bundes).

9. kewenangan memberikan penafsiran UUD

Mahkamah Konstitusi Austria juga dapat diminta untuk memberikan penafsiran yang otentik secara terbatas atas suatu ketentuan Undang-Undang Dasar. Kewenangan untuk memberikan tafsir ini bersifat ‘advisory’ yang dalam sistem di berbagai negara lain seperti Amerika Serikat dianggap terlarang. Dengan sistem ini, hakim konstitusi diberi kewenangan untuk memberikan semacam fatwa konstitusional atas sesuatu persoalan yang diajukan di luar prosedur atau mekanisme peradilan.

Semua keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila diperlukan, Presiden Federasi bertanggung jawab untuk mengeluarkan perintah lembaga-lembaga negara terkait. Baik di Jerman maupun di Austria, tidak ada masalah dengan pelaksanaan (enforcement) putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam menangani sesuatu permohonan perkara, pertama-tama Ketua Mahkamah memerintahkan agar permohonan itu diregitrasi oleh panitera sebagaimana mestinya. Untuk mencegah manipulasi data, berkas yang telah didaftarkan itu, ditentukan tidak dapat ditarik kembali oleh siapa pun. Selanjutnya, dibawah pengawasan panitera, asisten hakim ditunjuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan memanggil para pihak untuk didengarkan keterangannya sehubungan dengan berkas permohonan tersebut. Selanjutnya, para asisten hakim tersebut menghimpun bahan-bahan referensi yang diperlukan oleh hakim dalam memeriksa perkara yang bersangkutan.

Sementara itu, panitera dan stafnya juga berperan penting dalam menyiapkan bahan-bahan, laporan-laporan mengenai perkembangan pemeriksaan, dan bahkan rancangan putusan final sebelum rapat permusyawaratan hakim diadakan. Para petugas administrasi ini bekerja profesional dalam membantu hakim rapourteur (reporting judge) yang di tugaskan menangani perkara yang bersangkutan. Apabila dinilai masih terdapat kekurangan dalam rancangan tersebut, maka hal itu dapat pula di serahkan kepada panel hakim yang sendiri atas Ketua , Wakil Ketua dan 4 orang hakim lainnya untuk penyempurnaan.

Ketua Mahkamah Konstitusi atau wakilnya memimpin rapat-rapat permusyawaratan hakim sebagaiman mestinya. Kecuali dalam hal dicapainya kesepakatan bulat, setiap keputusan (putusan, the rulling) diputuskan dengan suara mayoritas sederhana tanpa memperhitungkan suara ketua. Mekanisme demikian dapat ditempuh, karena jumlah hakim konstitusi ada 14 orang, termasuk 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 12 orang anggota. Disamping itu, jika ada hakim yang berhalangan hadir, masih terdapat 6 orang hakim pengganti yang sewaktu-waktu selalu siap untuk menjadi pengganti sementara kedudukan hakim yang berhalangan. Artinya, jumlah hakim yang hadir dalam rapt permusyawaratan, selalu berjumlah 14 orang. Apabila keputusan diambil dengan cara pemungutan suara, maka secara otomatis diluar ketua selalu ada 13 suara. Dalam keadaan tertentu yang luar biasa dapat saja terjadi dimana jumlah peserta rapat permusyawaratan itu ganjil. (Inun Miftahul)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: