inunmiftahul

CONTOH

SURAT GUGATAN

Bandung, 20 September 2012

K e p a d a :

Yang Terhormat Ketua

Pengadilan Negeri Bandung

Di – Bandung –

Dengan Hormat yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

DR. Ainun Bashori, LLM, MBA Advokat, berkantor di Jl. Gede Bage No. 156 Bandung, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 September 2012, terlampir, bertindak untuk dan atas nama :

Nama Lengkap             : Afiff Prasetya, SE

Tmpat Lahir                  : Cisarua

Umur / Tanggal Lahir   : 22 Tahun / Juli 1987

Jenis Kelamin               : Laki-laki

Kebangsaan                  : Indonesia

Tempat Tinggal             : Vila Bukit Permata Blok B2 No. 7 Bandung

Agama Islam                : Islam

Pekerjaan                      : Direktur Rumah Makan “Van Osten”

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum ( domisili ) di kantor kuasanya tersebut diatas hendak menandatangani dan memajukan surat gugat ini, selanjutnya akan disebut PENGGUGAT.

Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap :

Nama                            : Gesta Septian, S.Pt

Pekerjaan                      : Peternak bebek

Tempat Tinggal             : Jl. Sudirman No. 56 Lembang Bandung

Selanjutnya akan disebut TERGUGAT

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 2012, tergugat telah menyepakati perjanjian pengiriman 1000 (seribu) ekor bebek kepada penggugat yang akan dikirim pada tanggal 22 Agustus 2012.

Bahwa, dalam pengiriman 1000 (seribu) ekor bebek tersebut pada tanggal 22 Agustus 2012, tergugat hanya mengirimkan 600(enam ratus) ekor bebek.

Bahwa, tergugat berjanji akan mengirimkan sisa 400(empat ratus) ekor bebek pada tanggal 25 Agustus 2012 kepada penggugat.

Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2012 sisa 400(empat ratus) ekor bebek tidak dikirimkan oleh tergugat.

Bahwa, tergugat berjanji akan melengkapi sisa kekurangan pengiriman 400(empat ratus) ekor bebek sebelum tanggal 5 September 2012. Namun hingga tanggal 10 September 2012 penggugat belum juga menerima sisa bebek tersebut.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, pengugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Bandung berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1.         Menghukum tergugat untuk mengirimkan sisa 400 ekor bebek yang belum terpenuhi          tersebut secara nyata kepada penggugat.

2.         Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar setengah dari             harga sisa 400 ekor bebek sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang didapat dari         400 ekor bebek dikali harga satuan ekor bebek Rp 25.000,- adalah Rp. 10.000.000,-.

3.         Menghukum tergugat membayar biaya perkara ini.

4.         Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu 8 uitvoerbaar bij voorraad )         meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila pengadilan negeri berpendapat lain :

SUSSIDAIR:

Dalam perdilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono )

Hormat

Kuasa Penggugat.

DR. Ainun Bashori, LLM, MBA

            Eutanasia (Bahasa Yunani: ευθανασία -ευ, eu yang artinya “baik”, dan θάνατος, thanatos yang berarti kematian) adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan.[1]

Dilihat dalam prakteknya, euthanasia tergolong menjadi dua macam. euthanasia positif atau aktif dan euthanasia negatif atau pasif. Euthanasia positif adalah tindakan dokter mempercepat kematian pasien dengan memberikan suntikan ke dalam tubuh pasien tersebut. Suntikan diberikan pada saat keadaan penyakit pasien sudah sangat parah atau sudah sampai pada stadium akhir, yang menurut perhitungan medis sudah tidak mungkin lagi bisa sembuh atau bertahan lama. Alasan yang biasanya dikemukakan dokter adalah bahwa pengobatan yang diberikan hanya akan memperpanjang penderitaan pasien serta tidak akan mengurangi sakit yang memang sudah parah

Contohnya, seorang yang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa hingga penderita sering pingsan. Dalam hal ini dokter yakin bahwa yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi (overdosis) yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi menghentikan pernapasannya sekaligus.

Sedangkan euthanasia negatif adalah tindakan dokter menghentikan pengobatan pasien yang menderita sakit keras, yang secara medis sudah tidak mungkin lagi dapat disembuhkan. Penghentian pengobatan ini berarti mempercepat kematian pasien. Alasan yang lazim dikemukakan dokter adalah karena keadaan ekonomi pasien yang terbatas, dana yang dibutuhkan untuk pengobatan sangat tinggi, dan fungsi pengobatan menurut perhitungan dokter sudah tidak efektif lagi. Terdapat tindakan lain yang bisa digolongkan euthanasia pasif, yaitu tindakan dokter menghentikan pengobatan terhadap pasien yang menurut penelitian medis masih mungkin sembuh. Alasan yang dikemukakan dokter umumnya adalah ketidakmampuan pasien dari segi ekonomi, yang tidak mampu lagi membiayai dana pengobatan yang sangat tinggi.

Contohnya orang yang mengalami keadaan koma yang sangat lama. Dalam keadaan demikian ia hanya mungkin dapat hidup dengan mempergunakan alat bantu pernapasan di ruang ICU atau ICCU.[2] Alat pernapasan itulah yang memompa udara ke dalam paru-parunya dan menjadikannya dapat bernapas secara otomatis. Jika alat pernapasan tersebut dihentikan, si penderita tidak mungkin dapat melanjutkan pernapasannya.

Ada yang menganggap bahwa orang sakit seperti ini sebagai `orang mati` yang tidak mampu melakukan aktivitas. Maka memberhentikan alat pernapasan itu sebagai cara yang positif untuk memudahkan proses kematiannya.

Setelah melihat berbagai sumber dan sedikit memahami konsep euthanasia, saya pribadi sangat tidak setuju dengan adanya praktek demikian dalam dunia medis. Namun banyak sumber yang memiliki perbedaan pendapat, bahwa euthanasia dapat diberlakukan dengan alasan tertentu.

Mereka yang menyetujui tindakan euthanasia berpendapat bahwa euthanasia adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan persetujuan dan dilakukan dengan tujuan utama menghentikan penderitaan pasien. Prinsip kelompok ini adalah manusia tidak boleh dipaksa untuk menderita. Dengan demikian, tujuan utama kelompok ini yaitu meringankan penderitaan pasien dengan memperbaiki resiko hidupnya.

Kelompok yang kontra terhadap euthanasia berpendapat bahwa euthanasia merupakan tindakan pembunuhan terselubung, karenanya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kematian semata-mata adalah hak dari Tuhan, sehingga manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak mempunyai hak untuk menentukan kematiannya.

Saya berpendapat bahwa euthanasia adalah suatu tindakan yang juga menciderai nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tersirat pada amandemen UUD NRI 1945 Pasal 28A.

Dilihat dari sudut pandang hukum positif, euthanasia juga dikualifikasikan dalam Pasal 344 KUHP “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata & sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya duabelas tahun.”

Ditinjau dari sudut agama, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengatakan MUI telah lama mengeluarkan fatwa yang mengharamkan dilakukannya tindakan Euthanasia (tindakan mematikan orang untuk meringankan penderitaan sekarat).[3]

Dikaitkan dengan Teori Hukum Alam, hukum itu berlaku secara universal dan bersifat pribadi, Hukum alam dipengaruhi oleh pandangan atau keyakinan bahwa seluruh alam semesta yang ada dimana diciptakan dan diatur oleh Tuhan. dan hukum alam ini berakar pada suatu aturan alam metafisis sebagaimana direncanakan Tuhan YME.[4]

Menyikapi masalah euthanasia, dalam firmannya Allah SWT “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS An-Nisa’ : 93)

“Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” (QS al-An‘am [6]: 151)

Karena itu, apapun alasannya (termasuk faktor kasihan kepada penderita), tindakan euthanasia jelas tidak dapat diterima. Di dunia ini tidaklah boleh dari seorangpun untuk mendahului segala sesuatu tanpa kehendak sang kuasa.

Orang yang menghendaki euthanasia, walaupun dengan penuh penderitaan bahkan kadang-kadang dalam keadaan sekarat dapat dikategorikan putus asa, dan putus asa tidak diperbolehkan dihadapan Allah SWT. Tapi tidak pas juga rasanya bila putusan hakim dalam pidana mati pada seseorang yang segar bugar, dan tentunya sangat tidak ingin mati, dan tidak dalam penderitaan apalagi sekarat, tidak pernah dikaitkan dengan argumentasi teori hukum alam apalagi dikaitkan dengan agama.

Alasan yang menjelaskan bahwa euthanasia membawa nilai-nilai kekuatan Hak Asasi Manusia harus benar-benar ditegakkan, manusia berhak untuk hidup,berhak untuk memiliki penghidupan yang layak.

Benar bahwa manusia tidaklah hanya bergantung pada takdir Allah SWT, jika hanya saja menunggu takdir Allah mungkin di dunia ini tidak ada manusia yang berobat ke dokter saat sakit. Kalau seseorang berupaya mengobati penyakitnya maka dapat pula diartikan sebagai upaya memperpanjang umur atau menunda proses kematian.

Suatu nilai kemanusian yang dapat diambil dari peristiwa ini adalah manusia harus kembali pada hukum alam dimana segala sesuatunya hanyalah milik Sang Pencipta. Sebagai manusia kita hanya mampu berusaha yang terbaik, namun juga tidak melupakan awal dimana hukum ini tercipta. Selain dari hukum Tuhan tersebut juga adanya lex eternal atau norma-norma yang timbul dari dalam diri sendiri.(Inun Miftahul)

Sejarah Mahkamah Konstitusi Austria

Puncak perkembangan Konstitusi Austria dimulai dari gerakan revolusiuner yang berlangsung pada tahun 1848. Fakta empiris mengasumsikan bahwa udara kebebasan berpolitik yang sesungguhnya baru dapat dihirup setelah melewati dasawarsa 1867. Pada saat itu sistem demokrasi parlementer terbentuk melalui kerjasama antar negara-negara bagian disatu sisi, dengan perwakilan demokratis disisi lainnya. Akan tetapi, seperti dikatakan 1848 telah terjadi peristiwa pemberontakan yang menimbulkan banyak korban. Peristiwa itu adalah tonggak sejarah penting atas perubahan sistem konstitusional, badan penyusun konstitusi ini berada dibawah kendali Perdana Menteri Pillersdorf. Ia memperoleh mandat langsung dari sang Kaisar untuk menyusun desaian Konstitusi baru. Berdasarkan Konstitusi 1848 Austria itu terbentuklah pemerintah monarki konstitusional. Sistem monarki konstitusional dilengkapi dengan kewenangan legislatif yang dimiliki oleh Kaisar dan Reichstag. Akan tetapi, sangat disayangkan Kaisar ketika itu masih memiliki hak veto. Secara struktural Reichstag adalah parlemen bikameral terdiri dari senate yang komposisinya ditentukan oleh kaisar sendiri, disamping keanggotaan House of Representative (Abgordnetenkammer) yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pada 1848, Reich Constitution dibentuk menggantikan konstitusi 1848, konstitusi tersebut diproklamirkan oleh Kaisar Franz Josef I dan pemerintahan Schwarzenberg. Sejarah mencatat konstitusi 1848 adalah produk yang ditentukan secara kolektif oleh Dewan Kementrian Austria dan partisipasi subtansial Menteri Dalam Negeri Fransz Sereph von Stadion maupun Menteri Kehakiman Alexander Bech. Sejarah membuktikan bahwa Konstitusi Reich didesain untuk menempatkan Austria kedalam konfigurasi hubungan yang bersifat federalistis. Kehadiran Konstitusi ini berimplikasi langsung kepada nilai-nilai kebebasan yang berputar pada bingkai prinsip-prinsip kesetaraan.

Ilusi akan harmonisasi hidup bernegara ternyata tidak dapat sekedar pasca eksperimentasi konstitusional berhasil membentuk konstitusi Silvesterpatent. Konstitusi ini tetap menggunakan landasan operasional yang mengakomodasi prinsip-prinsip terpimpin dan didikte langsung oleh raja. Akibatnya, kewenangan Lander dan Gemeiden secara gradual mengalami pelucutan. Dengan demikian, organ yang semula merefleksikan eksistensi kedaulatan rakyat menderita degradasi kekuasaan hingga ke tingkat administratif.

Pada februari 1848, di Paris terjadi suatu peristiwa pemberontakan terhadap pemerintah kerajaan. Kondisi ini melahirkan revolusi di mana-mana yang berlangsung diseluruh daratan Eropa. Dalam kronologis sejarah bangsa-bangsa Eropa, revolusi itu merefleksikan dua fenomena. Pertama, Revolusi Prancis telah menyulut berkobarnya revolusi Austria yang berlangsung pada Maret 1848. Namun, situasi ini sekaligus mengubah peta kekuasaan dinegara tersebut. Kedua, gerakan revolusioner ini ternyata membentuk elemen-elemen demokratik dan kebebasan hak-hak sipil. Perubahan itu mengidealkan partisipasi langsung rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah (government by the people).

Tidak lama setelah itu, konstitusi 1867 (Dezemberverfassung) dilakukan secara pararel atas kekaisaran Austria dan Hungaria. Akibatnya, lahirlah kekaisaran Austro–Hungarian. Sistem kekaisaran itu mengilustrasikan model kerajaan konstitusional ganda (constitutionaldual monarcy). Dalam dasawarsa ini Konstitusi 1867 memuat hak asasi manusia. Akan tetapi, konstitusi tersebut bukan naskah  yang bersifat tunggal, melainkan kombinasi elemen-elemen seperti terdapat dalam naskah konstitusi lama, dengan yang terdapat berikutnya. Pada saat yang bersamaan lima Undang-Undang Dasar negara bagian (Staatsgrundgesetz) ditetapkan masing-masing negara bagian itu.

Sepanjang periode ini keberadaan Konstitusi 1867 menciptakan ekspektasi atas sistem kenegaraan yang lebih demokratis. Suatu hal yang berbeda jika dibandingkan dengan demokrasi perwakilan, hak-hak umum masyarakat , dan sistem penggendalian konstitusional memberi corak bagi roda pemerintahan saat itu. Dengan diberlakukannya konstitusi Reich, doktrin kekuasaan kehakiman yang mandiri telah tampak melalui pelaksanaan uji administratif oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Verwaltungsgerichtshof). Pengadilan ini dapat mengendalikan seluruh kebijakan administratif. Institusi tidak lain adalah Pengadilan Tata Usaha Negara itu dibentuk pada 1867. Akan tetapi, Verwaltungs-gerichtshof secara konkret baru dapat menyelenggarakan kewenangannya pada 1867, konstitusi diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yuridiksional antar masing-masing kementrian negara bagian. Lembaga ini disebut Staatgerichsthof.²

Perkembangan yang terjadi dalam perang Dunia I dan Perang Dunia II dapat dikatakan sebagai periode Austria (the Austrian period). Karena, pada masa itu, peranan para ahli hukum di Austria sangat menonjol, dan Republik Austria sendiri memprakarsai berdirinya institusi baru sebagai pelaku tunggal kegiatan ‘constitutional review’. Adalah Profesor Hans Kelsen, guru besar kenamaan dari Universitas Wina (Vienna), yang mengusulkan dibentuknya satu lembaga yang diberi nama ‘Verfassungsgerichtshoft’ atau Mahkamah Agung (Constitutional Court) yang tersendiri di luar Mahkamah Agung.

Sejarah konstitusi diaustralia mulai ada pada tahun 1919 yang dipelopori oleh tokoh Hans Kelsen yang mana pada saat itu Hans dipercaya untuk menyusun konstitusi Republik austalia yang baru. Mahkamah Konstitusi Australia didirikan pada tahun 1920 atas jasa Hans kelsen. Karena itu, Mahkamah Konstitusi Austria ini biasa disebut. Karena itu, mahkamah konstitusi di australia biasa disebut ‘the Kelsenian Court’, dan menurut Alec Stone, merupakan prototipe model pengujian konstitusianal dieropa sebagai konsepsi yang sama sekali bertolak belakang dari model yang dikembangkan di Amerika Serikat. Mahkamah Konstitusi Austria inilah yang disebut sebagai mahkamah konstitusi pertama di dunia, didesaian oleh Hans Kelsen. Sebagai lembaga peradilan khusus untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi (the supreme law of the land) dapat ditegakkan dalam praktek.

Dalam usahanya tersebut tersebut Kelsen memetrikan betapa pentingnya peran mahkamah konstitusi yang mempunyai kewenangan memutuskan sengketa konstitusional. Dengan itu Kelsen memunculkan dirinya sebagai “Bapak Mahkamah Konstitusi” ditahun 1921 Kelsen diangkat sebagai anggota dari Mahkamah Konstitusi Austria. Hans Kelsen sedemikian berperan dalam mahkamah yang dibidanginya tersebut.banyak sengketa konstitusional yang ditanganinya dan pendapatnya sangat mewarnai keputusan Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 1930 kelsen diberhentikan dari mahkamah konstitusi dengan alasan politik. Kasus yang memicu dipecatnya kelsen dari Mahkamah Konstitusi Austria adalah perkawinannya kembali. Gereja katholik memang tidak mengizinkan adanya perkawinan yang kedua tanpa perceraian kematian. Walaupun demikian, pemerintah Austria sebenarnya telah mengizinkan adanya perkawinan tersebut bagi warganya. Tetapi kedudukan kelsen menjadi sasaran empuk bagi banyak orang yang menjadi musuh politiknya. Kasus “perkawinan kembali” kelsen disidang pengadilan rendah menyatakan invalid dispensasi pernikahan yang didapat kelsen. Dipimpin oleh kelsen, kasus tersebut dibawa kehadapan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengganulir keputusan pengadilan rendah. Namun demikian, akhirnya keputusan berbalik mengalahkan Kelsen. Akhirnya Kelsen kehilangan jabatan di Mahkamah Konstitusi.

Semenjak peristiwa itu serangan terhadap kelsen datang silih berganti. Karena itu, ia pindah ke Koln, Jerman. Disana ia mengajar hukum internasional, secara khusus ia mengajar hukum internasional positif. Pada fase ini kelsen memfokuskan pemikirannya pada hubungan antara hukum negara dengan hukum internasional. Dalam tataran yang lebih jauh ia merefreleksikan konsep kedaulatan. Akhirnya pengalamannaya di Koln menjadi dasar yang kokoh bagi pengalaman internasionalnya ketika ia harus mengajar di Jenewa, Praha, dan Amerika Serikat.

Mahkamah ini diberikan kewenangan yang eksekusif untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, meskipun untuk tahap-tahap awal hanya yang bersifat preventif, mengikuti pandangan-pandangan teorikus hukum Austria yang sangat berwibawa, yaitu Adolf Merkl dan Hans Kelsen. Mahkamah Konstitusi Austria inilah yang dapat dipandang sebagai Mahkamah Konstitusi pertama yang dibentuk didunia. Karena sebelum ini, memang belum ada lembaga bernama Mahkamah Konstitusi ataupun organ-organ kenegaraan yang secara khusus dibentuk untuk maksud menjalankan fungsi mengawal atau melindungi Undang-Undang Dasar agar sungguh-sungguh dilaksanakan dalam praktek kegiatan bernegara.

Mengikuti jejak dan contoh yang diprakarsai oleh Austria ini (Austria Model), beberapa negara pada kurun waktu sebelum terjadinya Perang Dunia II, juga mengadopsikan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan fungsi pengujian konstitusionalitas (contitutional review). Negara-negara yang mengikuti pola atau model Austria ini antara lain adalah Cekoslavia (1920), Lieehtein (Staatsgerichtshof, 1925), Yunani (1927), Mesir (1941), Spanyol (1931) dan Irlandia (1937).⁴

Sayangnya, kecenderungan yang semakin luas untuk mengadopsi dan mempraktekkan sistem pengujian konstitusionalitas (constitutional review) tersebut agak tersendat atau terhenti sama sekali karena terjadinya Perang Dunia II yang banyak menyita perhatian, pemikiran, daya, dana, dan bahkan nyawa diseluruh dunia. Dibeberapa negara yang sudah mendirikan Mahkamah Konstitusi sendiri pun sebagai akibat perang tersebut terpaksa menghentikan kegiatannya atau tidak dapat aktif lagi sebagaimana mestinya.

Sistem pengujian konstitusional ini muncul dan berkembang dilingkungan negara-negara federal, dimana mekanisme ‘constitutional review’ dianggap penting untuk mengontrol parlemen federal dalam hubungannya dengan negara-negara bagian. Hal ini timbul karena alasan historis adanya pengalaman buruk dan menakutkan akibat perang dan fasisme dimasa lalu (Perang Dunia) melahirkan kesadaran baru mengenai pentingnya mekanisme ‘constitutional review’ dalam rangka penerapan gagasan demokrasi.

Disamping alsan historis itu, ada pula alasan-alasan yang bersifat kelembagaan dan politik bahwa ‘constitutional review’harus pula mewakili kepentingan untuk melindungi konstitusi vis–a–vis terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Pada perkembangan tahap akhirnya ialah menyediakan cara dan pemerintah sungguh-sungguh menaati konstitusi sebagi hukum tertinggi.

Oleh sebab itulah, maka sesudah berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara yang menerima kemudian mempraktekkan ide pengujian konstitusional dalam sistem ketatanegaraannya. Apalagi dinegara-negara yang telah mempraktekkan ini lebih dulu adalah Amerika Serikat muncul pula kasus-kasus baru yang menarik dan juga menyangkut penerapan mekanisme ‘constitutional review’ ini, disamping kasus Marbury versus Madison (1803) yang terus menerus mengundang diskusi dikalangan para ahli hukum.

Minsalnya, dalam kasus Flercher versus Peck tahun 1810, john Marshall dan kawan-kawan kembali menentukan dalam putusannya bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan bahwa undang-undang yang ditetapkan oleh negara bagian bertentangan dengan undang-undang dasar (a state statute unconstitutional). Bahkan pada tahun 1821 dalam kasus Cohens versus Virginia, Chief Justice John Marshall dan kawan-kawan kembali melakukan pengujian konstitusional dengan menentukan bahwa Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pengadilan negara bagian jika hal itu melanggar Undang-Undang Dasar Federal. Semua kasus ini, dimulai dengan kasus Marbury versus Madison biasa disebut sebagai pasal-pasal supremasi konstitusi (the Supremacy Clause of the Constitution).

 Pelaksanaan Konstitusi Austria

Susunan organisasinya terdiri dari atas 1 orang Ketua (Presiden) dan 1 orang Wakil Ketua, 12 orang anggota (Mitglieder), dan 6 orang Anggota Pengganti (Erzats-mitglieder). Semua anggota menyandang gelar sarjana hukum dengan minimum pengalaman dibidang profesi hukum (profesional legal experience) sekurang-kurangnya 10 tahun. Yang dipilih menjadi anggotanya ditentukan 3 (tiga) orang di antaranya, dan demikian pula 2 (dua) orang dari anggota pengganti harus berdomisili di luar Wina (Vienna).

Dalam menangani perkara, selalu ada hakim yang ditetapkan menjadi “permanent reporters” (standige referenten) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Untuk 1 (satu) perkara, ditunjuk 1 (satu) orang raporteur yang dipilih dari antara hakim-hakim yang telah diangkat menjadi “permanent reporters”.setelah 3 (tiga) tahun bekerja, mereka dapat diangkat lagi. Dalam praktek di Austria, peranan hakim reporteur ini sangat penting. Mereka inilah yang bekerja secara full-time di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, setiap hakim pelapor (reporting judge) didampingi dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf kepaniteraan (Schriftfuhrer) atau yang dalam sistem kita biasa disebut “panitera pengganti”. “Schriftfuhrer” inilah yang membantu hakim raporteur (reporting judge) mengelola bahan-bahan yang diperlukan, menyusun pertimbangan hukum, dan merancang putusan akhir atas perkara yang bersangkutan.

Para hakim diangkat dengan keputusan Presiden Federal atas usul atau pencalonan yang diajukan oleh tiga lembaga, Pemerintah Federal (eksekutif) berhak mengusulkan calon Ketua dan Wakil Ketua, 6 (enam) anggota dan 3(tiga) anggota pengganti, Dewan Nasional (Nationalrat) berhak mencalonkan 3 orang dan 2 orang sebagai pengganti, Dewan Federal (Bundesrat) berhak mencalonkan 3 orang dan 2 orang sebagai pengganti. Dalam menjalankankan wewenangnya Mahkamah Konstitusi Austria memiliki 9 macam kewenangan yaitu sbb:

1. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang

Kewenangan untuk menguji konstitusional undang-undang tercatat sebagai kewenangan yang paling pokok dan paling banyak jumlah kasusnya di Mahkamah Konstitusi Austria. Yang diuji adalah norma umum dan abstrak (general and abstract norms) yang terkandung, baik dalam bentuk Undang-Undang Federal (federal statutes) atau konstitusi negara bagian (Gesezt).

Persyaratan untuk mengajukan ‘individual request’ untuk pengujian konstitusional ini cukup ketat. Minsalnya, dipersyaratkan adanya gangguan aktual yang sangat serius (Betroffenheitsdichte) terhadap hak-hak seseorang individu warga negara, sehingga terpenuhinya unsur-unsur sbb:

a. Kerugian aktual, yang tidak hanya bersifat potential

b. Gangguan yang bersifatlangsung, bukan tidak langsung

c. Dengan tingkat ‘seriousness’ yang tinngi

d. Upaya untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian itu sudah benar-benar final (exhausted) dan tidak tersedia lagi upaya hukum lain (Umwegsunzumutbarkeit).

Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan atau menyatakan seluruh ataiu sebagaian dari undang-undang yang terkait tidak mengikat untuk umum. Undang-Undang bersangkutan dinyatakan tidak mengikat lagi sejak saat diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam (i) lembaran negara Federal (Bundesgezette atau Federal Law Gazette), atau (ii) Lembar Lander (negara bagian) atau seri penerbitan resmi di tiap-tiap negara bagian (Land Law Gazette). Salah satu ciri kewenangan Mahkamah Konstitusi Austria, organ ini dapat menunda akibat hukum dari suatu pembatalan hingga jangka waktu lebih dari 18 bulan.

2. Pengujian Legalitas Peraturan di bawah UU

Berdasarkan Article 139 B-VG, Mahkamah Kostitusi memiliki kewenangan untuk menguji lagalitas peraturan pemerintah yang masing-masing dikeluarkan oleh Pemerintahan Federal atau Negara Bagian (Lander). Akan tetapi, pengujian baru dapat dilakukan setelah Mahkamah menerima permohonan dari pengadilan. Namun demikian, secara ex-offio Mahkamah Konstitusi dapat menunda berlakunya suatu peraturan pemerintah. Permohonan dapat diajukan oleh Pemerintah Federal terhadap peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Bagian, dengan suatu dalil bahwa peraturan pemerintah tersebut telah bertentangan dengan hukum (Law).

3. Pengujian Perjanjian Internasional

Mahkamah Konstitusi Austria juga diberi kewenangan berdasarkan article 140 a UUD Austria untuk menguji legalitas (legality) atau konstitusionalitas (constitutionality) perjanjian internasional (staatsvertrage) sesuai dengan derajatnya dalam hirarki norma hukum. Ada perjanjian internasional yang diberlakukan menjadi hukum nasional setelah diratifikasi melalui undang-undang, dan ada pula yang cukup dengan keputusan pemerintah saja.

4. Perselisihan Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi Austria berwenang pula mengadili legalitas hasil pemilihan umum, prakarsa-prakarsa populer (popular initiatives) dan referendum yang diselenggarakan menurut Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menentukan perolehan atau hilangnya seorang anggota diperwakilan rakyat. Bahkan, Mahkamah Konstitusi dapat juga membatalkan suatu pemilihan umum apabila proses pelaksanaannya terbukti menyimpang atau bertentangan dengan hukum dan konstitusi serta terbukti pula bahwa penyimpangan tersebut memang mempengaruhi hasil perolehan suara dan perolehan kursi.

5. Peradilan Impeachment

Mahkamah Konstitusi dapat diminta untuk menjalankan tugas peradilan dalam rangka ‘impeachment’ terhadap pejabat negara tertingg, karena kelalaiannya memenuhi kewajiban hukum atau pelanggaran hukum yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya. Sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran ‘impeachment’ ini apabila terbukti adalah sanksi dari jabatan.

6. Kewenangan sebagai Peradilan Administrasi Khusus yang terkait dengan ‘constitutional complaint’ individu warga negara

Dalam keadaan tertentu, Mahkamah juga dapat berfungsi sebagai pengadilan administrasi negara yang bersifat khusus, yaitu untuk mengadili legalitas keputusan konkrit pejabat-pejabat pemerintah (administrative authorities) gugatan dari individu warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh kuputusan konkrit itu,hanya dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi apabila upaya hukum melalui proses peradilan administrasi negara telah di tempuh dan tidak tersedia lagi upaya hukum yang lain, kecuali ke Mahkamah Konstitusi..

7. Sengketa kewenangan dan pendapatan keuangan antar negara bagian dan antara negara bagian dengan Federal

Mahkamah Konstitusi Austria mempunyai kewenangan pula yang terkait dengan sengketa keuangan tertentu terhadap Federasi (Bundes), Negara Bagian (Lander), atau pemerintah lokal (Gemeinden) yang tidak tunduk kepada yuridiksi pengadilan biasa ataupun pengadilan tata usaha negara.

8. Sengketa kewenangan antar lembaga negara

Mahkamah Konstitusi Austria juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan persengketaan antar lembaga negara yang berkenaan dengan isu konstitusional. Sengketa itudapat terjadi antara pengadilan dengan pemerintah, antara pengadilan biasa dengan pengadilan tata usaha negara (administrasi negara) atau “Bundes-verwaltungsgerichtshof”, atau bahkan Mahkamah Konstitusi itu sendiri (Bundes-verwaltungsgerichtshof). Sengketa kewenangan juga dapat terjadi antara negara bagian (Lander) dengan negara bagian (Bundes).

9. kewenangan memberikan penafsiran UUD

Mahkamah Konstitusi Austria juga dapat diminta untuk memberikan penafsiran yang otentik secara terbatas atas suatu ketentuan Undang-Undang Dasar. Kewenangan untuk memberikan tafsir ini bersifat ‘advisory’ yang dalam sistem di berbagai negara lain seperti Amerika Serikat dianggap terlarang. Dengan sistem ini, hakim konstitusi diberi kewenangan untuk memberikan semacam fatwa konstitusional atas sesuatu persoalan yang diajukan di luar prosedur atau mekanisme peradilan.

Semua keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila diperlukan, Presiden Federasi bertanggung jawab untuk mengeluarkan perintah lembaga-lembaga negara terkait. Baik di Jerman maupun di Austria, tidak ada masalah dengan pelaksanaan (enforcement) putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam menangani sesuatu permohonan perkara, pertama-tama Ketua Mahkamah memerintahkan agar permohonan itu diregitrasi oleh panitera sebagaimana mestinya. Untuk mencegah manipulasi data, berkas yang telah didaftarkan itu, ditentukan tidak dapat ditarik kembali oleh siapa pun. Selanjutnya, dibawah pengawasan panitera, asisten hakim ditunjuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan memanggil para pihak untuk didengarkan keterangannya sehubungan dengan berkas permohonan tersebut. Selanjutnya, para asisten hakim tersebut menghimpun bahan-bahan referensi yang diperlukan oleh hakim dalam memeriksa perkara yang bersangkutan.

Sementara itu, panitera dan stafnya juga berperan penting dalam menyiapkan bahan-bahan, laporan-laporan mengenai perkembangan pemeriksaan, dan bahkan rancangan putusan final sebelum rapat permusyawaratan hakim diadakan. Para petugas administrasi ini bekerja profesional dalam membantu hakim rapourteur (reporting judge) yang di tugaskan menangani perkara yang bersangkutan. Apabila dinilai masih terdapat kekurangan dalam rancangan tersebut, maka hal itu dapat pula di serahkan kepada panel hakim yang sendiri atas Ketua , Wakil Ketua dan 4 orang hakim lainnya untuk penyempurnaan.

Ketua Mahkamah Konstitusi atau wakilnya memimpin rapat-rapat permusyawaratan hakim sebagaiman mestinya. Kecuali dalam hal dicapainya kesepakatan bulat, setiap keputusan (putusan, the rulling) diputuskan dengan suara mayoritas sederhana tanpa memperhitungkan suara ketua. Mekanisme demikian dapat ditempuh, karena jumlah hakim konstitusi ada 14 orang, termasuk 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 12 orang anggota. Disamping itu, jika ada hakim yang berhalangan hadir, masih terdapat 6 orang hakim pengganti yang sewaktu-waktu selalu siap untuk menjadi pengganti sementara kedudukan hakim yang berhalangan. Artinya, jumlah hakim yang hadir dalam rapt permusyawaratan, selalu berjumlah 14 orang. Apabila keputusan diambil dengan cara pemungutan suara, maka secara otomatis diluar ketua selalu ada 13 suara. Dalam keadaan tertentu yang luar biasa dapat saja terjadi dimana jumlah peserta rapat permusyawaratan itu ganjil. (Inun Miftahul)

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materiil dan KUHAP sebagai sumber hukum formil. Selain itu sistem peradilannya bersifat kovensional yaitu Polisi sebagai penyidik dan penyelidik, Jaksa sebagai penuntut umum,dan hakim adalah hakim peradilan umum bukan peradilan ad hoc. Contoh tindak pidana umum adalah tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP, tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang perundang-undangannya diatur secara khusus artinya dalam undang-undang yang bersangkutan dimuat antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana (hukum pidana formil).

Contohnya perbedaan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil pada tindak pidana umum dengan UU tindak pidana korupsi pada tindak pidana khusus:

Macam-macam tindak pidana khusus antara lain yaitu:

1. Tindak Pidana Korupsi

Sumber hukum berdasarkan UU No.31 tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001. Tipikor berdasarkan pasal 1 merupakan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Misalnya menyimpan anggaran tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.

Tipikor masuk pada delik formil yaitu delik yang menitikberatkan pada kesesuaian peraturan perundang-undangan. Alasan tipikor masuk pada delik formil adalah lebih mudah pembuktiannya tanpa adanya akibat, maksudnya apabila perbuatan tersebut dipandang secara objektif telah merugikan keuangan negara dan memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan tipikor tanpa menunggu adanya akibat.

Uang negara yang telah yang diambil, walaupun dikembalikan tidak dapat menghapus sifat dapat dipidana dan tetap dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam kondisi tertentu pidana mati dapat dijatuhkan pada tipikor.

2. Tindak Pidana Suap

Pemberian yang diberikan kepada seseorang yaitu pegawai negeri atau yang mendapat bayaran dari negara dimana menurut penyuap, si tersuap melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Penyuap dan si tersuap sebagai subjek dan pihak yang bertanggung jawab dalam tindak pidana suap.

3. Gratifikasi

Pemberian yang baik secara langsung/tidak langsung dan baik ataupun tidak mengharapkan si penerima pemberian untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemberi. Penerima yang harus melaporkan dan membuktikan ada tidak terjadi gratifikasi. Bagaimana jika pemberian tidak dilaporkan?

Maka dihitung dari nilai nominal dari barang yang diberikan. Jika < 1juta penerima tidak wajib melaporkan, tetapi jika < 1juta penerima wajib melaporkan ke KPK. Kemudian KPK akan memutuskan hasil investigasinya dalam 3 keputusan yaitu:

• Barang yang bersangkutan sah menjadi pemilik si penerima
• Barang tersebut menjadi milik negara
• Barang tersebut dimusnahkan

4. Tindak Pidana Pencucian Uang

Sumber hukum berdasarkan UU No 15 tahun 2002 jo. UU No 25 tahun2003 jo. UU No 8 tahun 2010. Sebelum diundangkannya UU No 25 tahun 2003 Indonesia pernah di blacklist oleh dunia Internasional, karena Indonesia menjadi tempat untuk menginvestasikan hasil pencucian uang diluar negeri melalu jasa perbankan Indonesia.

TPPU adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengkaburkan asal usul hasil-hasil tindak pidana yang dibuat seolah-olah hasil tidak pidana tersebut menjadi sah. Oleh karena itu TPPU dikatakan sebagai tindak pidana lanjutan karena adanya tindak pidana awal terlebih dahulu. (Inun Miftahul)